Kita memang tidak sedang bermimpi. Proporsi warga di negara-negara berkembang yang tinggal di kota sudah berlipat dua terhitung sejak 1960 hingga tahun 2000-an : semula kurang dari 22 persen menjadi lebih dari 40 persen. Sementara di negara-negara yang lebih maju, urbanisasi meningkat dari 61 menjadi 76 persen. Itulah barisan panjang yang terhisap peradaban kota dan pada umumnya di desa tinggal orang tua yang menjadi buruh tani di bekas tanah miliknya dahulu. Orang-orang yang berhimpitan di kota, berjejeran-bertumpuk layaknya ikan sarden dalam kaleng. Itu sungguh bukanlah makna kiasan. Kita bisa menamai kaleng sarden itu ‚Cicadas', tempat kerumunanan gubuk seluas 9 meter persegi, di dalamnya berjejalan 15 sampai 20 orang sekaligus.
Gubuk kontrakan di kawasan padat Cicadas senantiasa berhawa panas. Panas yang dihembuskan dari tubuh-tubuh yang setiap hari, belasan jam, membanting tulang. Begitu keluar dari gubuknya, mereka imun menghirup „kenikmatan sehari-hari" ini: bau busuk solokan mampet berair hitam, sanitasi bulukan dan air bersih yang langka, tubuh ringsek dan jiwa terbanting di bawah terik dengan hasil rupiah yang tak seberapa. Di balik statistik arus urbanisasi yang terus meningkat ada kisah sehari-hari yang kerap berupa tragedi.
Dalam arus urbanisasi global ini, pada masanya dahulu globalisasi datang berupa kolonialisme. Demikianlah Haryoto Kunto mengabarkan, pada 1810, di kilometer nol–sekarang dekat Alun-alun–Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintah perwira zenie militer di sampingnya: „Zorg, dat als ik terug kom hier een stad in gebouwd" (usahakan bila aku datang kembali ke tempat ini, kota sudah selesai dibangun). Hingga kini di pembukaan abad 21, pembentukan kebudayaan urban Bandung nyaris tak terpisahkan dari aliran modal nasional dan internasional. Bentuk uang yang mampir tentunya juga beragam, dari investasi yang menumbuhkan ekonomi, dana parkir sementara dalam bentuk harta tetap (fixed assets) berupa tanah, real estate atau pun semata dana yang dipertaruhkan dalam spekulasi di meja-meja judi.
Secara fisik kita mengalami hari ini kita tertidur, besok hamparan sawah di depan rumah telah menjadi tembok-beton. Kemarin kita masih bersepeda dan naik andong, siang ini tiba-tiba kita terlempar suntuk di tengah kemacetan penuh polusi knalpot dan genangan banjir yang menutupi jalanan berlobang. Sore kemarin kita menikmati sejuk udara yang dikeluarkan oleh hembusan lembab dedaunan yang bernafas, siang ini kita melenakan diri dipeluk AC berkurung empat dinding -- AC yang sama mengeluarkan panas ke luar ruangan membikin orang-orang di luar ketimpa gerah. Kemarin kita hidup di tengah kampung yang akrab, besok kita terusir karena kampung menjadi kawasan perumahan yang dibentengi, area bisnis, perkantoran, jalan layang dan monumen berpagar besi.
Disadari atau tidak, semua itu berjalan dalam ritme yang semakin cepat, namun lebih kerap berseiring dengan memburuknya kualitas hidup. Mencermati perkembangan serupa di atas, Jo Santoso menilai salah satu sebab utama keterpurukan kota-kota di Indonesia lantaran begitu saja menyerahkan kebijakan dan strategi pengembangan kota kepada mekanisme pasar. Lebih persisnya lagi, Ketua Program Magister Pengembangan Kota dan Real Estate di Universitas Tarumanegara itu menempatkannya sebagai neoliberalisme di tengah pasar yang distortif. Dan Bandung bukan kota yang tumbuh terisolasi. Sebagaimana dicermati Murray Bookchin, kota-kota modern, sebagaimana halnya pasar, adalah pusat-pusat yang amat sibuk. Parahnya lagi, "Pusat-pusat itu berupa interaksi antara pembeli dan penjual yang anonim, yang keterlibatannya kian dalam dan melulu dalam hal transaksi barang dan jasa, ketimbang dalam pembentukan asosiasi makna secara sosial dan etis," ujar Murray Bookchin.
Kewargaan Belakangan Ini
Manakala bencana sampah di Leuwigajah, Cimahi, terjadi, maka kasus itu dengan jelas menjadi indikator umum adanya relasi sosial yang buruk. Tampilan permukaannya berupa buruknya manajemen (sampah) yang mengakibatkan bencana. Sekedar pengingat, bencana bukan hanya telah menelan korban jiwa tapi melenyapkan komunitas satu kampung di sana. Artinya komunitas yang masih hidup pun seakan mendadak diamputasi daya bertumbuhnya. Berbagai masalah lingkungan lainnya–konversi liar lahan lindung KBU, menyusutnya udara bersih, atau pun krisis air bersih–menunjukkan soal serupa : semua adalah cermin dari buruknya relasi sosial manusia dalam menata hidupnya.
Sebetulnyalah, kita semua berada di dalam itu semua. Secara ringkas, khususnya bencana kota dan umumnya bencana bumi, merupakan ulah manusianya juga, itulah perilaku arogan anthroposentris. Studi ekologi sosial, sebagaimana dikembangkan Murray Bookchin, mengurai pangkal masalah berdasarkan konsep berikut: hadirnya dominasi dan eksploitasi alam, pastilah berakar dari adanya dominasi dan eksploitasi antar manusia dengan manusia.
Oleh berbagai sebab, selama berpuluh-puluh tahun yang tak berujung, generasi demi generasi para pembela lingkungan menjalani proses litigasi, audisi, hearing, melakukan kampanye surat terbuka maupun petisi yang antaranya membidik parlemen. Secara umum upaya terpuji ini toh kandas. Kita bisa mencermati soal „dominasi di balik udang" ini mulai dari isu alokasi udara bersih sedunia dalam protokol Kyoto yang ditendang oleh hegemoni pemerintahan (industri-industri) Amerika, hingga ke defensif gaya lokal-lokalan kota Bandung yang menolak julukan „kota sampah" beberapa waktu lalu. Kerap juga dibayangkan bahwa berbarengan dengan proses „politik prosedural" tersebut adalah sekalian sebagai upaya pendidikan politik bagi warga luas. Yang kerap lupa ditimbang, proses politik prosedural itu sendiri mereduksi makna politik hingga sedemikian sempitnya.
Baik kiranya menimbang-ulang salah satu tradisi (politik) berikut. Cukup lima tahun sekali, seusai mencoblos di bilik suara itu, lalu kita menyerahkan segala suara dan problema kepada sesuatu yang di luar diri kita. Kita merasa ada yang mewakili suara kita lalu bermimpi semuanya akan beres-beres saja. Pendelegasian wewenang-diri yang nyaris total kepada para mandataris suara kita–eksekutif, legislatif dan yudikatif–ini menjadi kian biasa dan mentradisi. Katakanlah itu tradisi modern yang amat obsesif pada efisiensi dan logika (bahasa) mesin. Pada gilirannya, birokratisasi dan pengadministrasian suara itu tampil seakan sebagai rasionalitas–betapapun irasionalnya dia dalam banyak operasi kerjanya, misalnya tercermin dalam kelakuan birokrasi yang pusing sendiri karena terbiasa „yang gampang dibikin susah, yang susah ditumpuk saja".
Jauh dari berprasangka, saya mengajak untuk bernalar perihal demokrasi perwakilan. Para politisi kepada siapa kita berserah suara boleh jadi bukan ‚orang jahat'. Tak sedikit para politisi yang semula terjun ke bidang layanan publik lantaran didorong cita-cita mulia. Tapi toh kemudian mereka harus membuat pilihan-pilihan lantaran berada dalam sistem interaksi kekuasaan yang perintah-perintahnya tak tertolak. Itulah negara: sebuah jalinan dari elite profesional, birokrasi, partai-partai dan kepentingan keuangan atau modal besar, yang hanya aman jika tetap mempertahankan monopoli kekuasaan. Demikianlah dalam prakteknya kita saksikan, misalnya, kasus terancamnya hutan kota Babakan Siliwangi, hotel Planet, konversi daerah resapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU) menjadi proyek-proyek perumahan yang tidak terlepas dari nuansa ijin investasi sebagai proyek ‚balas budi' seusai didukung dalam proses pemilihan menjadi pejabat publik utama kota.
Dengan mitos tentang birokrasi yang efisien, tentang menyeimbangkan anggaran dan maksimalisasi hasil dengan ongkos yang minimal–misalnya berupa program-program privatisasi fasilitas publik dari taman kota hingga ke pengadaan air bersih–tampilan kebijakan kota seakan cukup dalam tataran manajerial yang bahkan kerap tanpa transparansi publik. Kota dan segenap isinya, tereduksi dalam model kelola a'la korporasi sebagai ideal dari model urban. Cobalah menyusuri Bandung dari utara ke selatan, barat ke timur, maka kita temui kota melulu sebagai sarang bisnis ketimbang, meminjam istilah Bookchin, sebagai persemaian budaya, sebagai komunitas hati.
Tak pelak, pemaknaan kewargaan pun berada dalam jumud kapitalisme itu. Kita lalu menempatkan kota sebagai hamparan investasi sosial kita yang paling segera, untuk lantas menuntutnya balik memberikan „returns" yang setara. Sebab kita sudah membayar pajak dan retribusi maka kita mengembangkan harapan ekstra akan pelayanan yang kita beli--jaminan keamanan, sampah diangkut, mobil diparkirkan, lalu lintas lancar dst. Harapan kenyamanan material dan logistik tersebut berkembang menjadi ukuran primer ketika kita „membeli" hunian. Sebaliknya, ihwal stimulasi budaya dan rasa bermasyarakat semakin menjadi sekunder. Citra kewargaan pun tidak lebih sebagai pembayar pajak–dalam politik, makna ini mirip dengan istilah „konstituen" yang menempatkan warga dalam himpunan yang amat abstrak, menyusul serupa samarnya, belakangan ini kerap juga dipakai istilah „stakeholders".
Dalam kungkungan pemburaman-warga yang demikian, ritme tubuh kita pun lalu sangat terikat „jam kantor" 9 pagi hingga 5 sore. Sialnya, berbarengan dengan itu, waktu kerja akan terasa semakin kurang memadai. Lebih persisnya, waktu kerja dimuaikan terus. Kerap kali sebabnya bukan karena beban kerja bertambah banyak, melainkan karena nilai kerja terus menurun: ini kisah tubuh yang terseok-seok atau bahkan terjengkang seakan dihajar inflasi, namun di baliknya adalah dorongan kebutuhan (konsumsi) yang terus dipacu dan diprovokasi sebagai sesuatu yang tak kunjung terpuaskan. Anda akan memilih doping jika itu memang memungkinkan bekerja 24 jam non stop. Alhasil, kendati setiap hari ke luar rumah, matahari dan bumi diam-diam kita singkirkan sebagai patokan (waktu) hidup.
Bookchin (1995) menguraikan gambaran warga pembayar pajak itu, sebagai akibat logis dari organisasi hidup yang dijalani: sosok-sosok dengan kepribadian yang serba pasif, baik dalam dunia sosialnya maupun dalam dunia alam di sekitarnya. Maklum, warga yang suara personalnya makin tak dinilai, maka ia makin kehilangan kuasa sosialnya–ia dipandang remeh bahkan jika masih ada suara tersisa pada dirinya, ia dicap sebagai tampilan yang ‚mengganggu ketertiban'–sehingga ia pun cenderung menutupi potensi kemanusiaannya, yang sekaligus menghapus pertumbuhan individualitasnya. Warga konstituen ini hidup dalam kontradiksi yang menyakitkan. Di satu sisi kehidupan bermasyarakat beralih menjadi medan konflik, instabilitas ekonomi, persaingan faksi-faksi dan rupa-rupa ideologi, yang langsung menjurus ke perpecahan-perpecahan dalam kehidupan pribadi (simak, misalnya, kasus-kasus seputar pemberian Bantuan Langsung Tunai/BLT, operasi pasar beras murah, antrian minyak tanah hingga ke isu-isu tentang pornoaksi, pertandingan demo-demo dst).
Di sisi lain, dikepung berbagai isu tersebut, „konstituen" toh harus bereaksi menghadapi semua itu, sementara kuasanya sedang berangsur-angsur dipreteli. Bahkan kemampuan intelektual „konstituen" untuk menyatakan dan membangun opini yang meyakinkan, toh sudah digerogoti oleh perasaan yang kian parah yang memandang diri tidak cakap, serba minder dan serba terkikis. Di titik ini, maka kita paham makna „konsumsi" sebagaimana disinggung di atas, yaitu sebagai dunia pertama yang paling mungkin untuk melarikan diri: keasyikan untuk melupakan dan menenggelamkan diri dengan urusan sepele seperti mode, penampilan personal, kemajuan karir, klenikisasi dunia tradisional dan hiburan–justru dalam lingkungan keseluruhan yang sebenarnya membosankan.
Apa boleh buat, kita adalah bagian di dalam itu semua–kerumunan kepribadian pensiunan yang berlaku sebagai penikmat sekaligus korban. Menyadari kisah diri kita sendiri kini, maka setidaknya kita berkesempatan berada di luar ruang buaian. Apakah hari ini kita mengembangkan relasi sosial yang partisipatif dan merdeka antar individu, antar warga?
Kewargaan Ekologis
Istilah ekologi (oekologie) diperkenalkan oleh biolog Jerman, Ernst Heinrich Haeckel pada 1866. Ini kata yang diturunkan dari kata Yunani, "oikos", yang berarti rumah, permukiman (alamiah) dan „logos" yang berarti cara berpikir atau ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari persebaran dan keberagaman yang kaya dari organisme-organisme hidup, dan bagaimana persebaran dan keberlimpahan itu dipengaruhi oleh interaksi antara organisme-organisme itu dengan lingkungannya. Menarik juga bahwa sumber arkaik kata „ekonomi" juga berasal dari „oikos" yang disusul „nomos" yang berarti „angka atau perhitungan". Kurang lebih ekonomi mempunyai makna asal sebagai tata-hitung kerumahtanggaan.
Alhasil, kata „Oikos" penting untuk ditilik. Dari sudut pandang kancah hidup manusia, Jo Santoso (2006) menunjuk oikos adalah kesatuan teritorial tempat proses produksi dan reproduksi sekelompok masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Oikos merujuk ke tempat sekelompok manusia hidup bersama; mengatur proses produksi, distribusi dan reproduksi secara bersama; lalu berkembang menjadi kesatuan kultural–alias, bukan hanya teknologi dan struktur sosial yang berkembang, melainkan juga bahasa, seni dan etika. Satu atau beberapa oikos, pada gilirannya, membentuk kota. Amat perlu dicermati, demikian Jo Santoso, sebelum menjadi kota, oikos (oikos) telah mengalami tiga proses penting: pembagian kerja yang melahirkan berbagai profesi di bidang non-agraris; pelembagaan kehidupan sosial yang didukung kerangka hukum komunal; dan proses integrasi kehidupan religius-kultural.
Di mana dan bagaimana ketiga proses tersebut–keprofesian, institusionalisasi sosial dan basis etik-kultural–saling berkelindan sebagai pranata dasar dalam praktek perkotaan? Pertanyaan ini mengantar kita untuk menemui irisan muasal kata oekologie dan oikosnomos sehingga tergerai perluasan makna yang kaya. Tiada lain itu adalah episode sejarah kuno Yunani yang melahirkan majelis kewargaan bernama eklesia (ecclesia). Ini masa ketika politik yang serba terbuka melahirkan warga yang penuh percaya diri, yang mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Cleisthenes (di awal 506 Sebelum Masehi/SM) hingga menjelang pecah perang besar yang dikenal sebagai Perang Peloponnesia (431 SM).
Cleisthenes menggerai demokratisasi Athena dalam arti sesungguhnya. Ia masih mempertahankan dewan Areopagus–badan yudikatif yang hakim-hakimnya terdiri dari elite bangsawan. Namun Cleisthenes terlebih dahulu melumpuhkan basis sosial kekuasaan aristokrasi yang berupa jaringan kekerabatan tradisional kaum bangsawan Attic, dengan menghapus sistem Ionian tradisional atau sistem empat suku nenek-moyang. Sebagai penggantinya, dia menciptakan sekitar 170 demes atau unit-unit yang berdasarkan bukan pada kekerabatan melainkan pada tempat tinggal. Tindakannya menandai inti dari revolusi urban, yakni mengganti kriteria kesukuan dengan kriteria keanggotaan yang jauh lebih terbuka namun berbasis kewilayahan, yang pada gilirannya membuat kewargaan sebagai bagian tak terpisah dari teritorialnya. Demes segera berkembang menjadi pusat-pusat demokrasi lokal yang bergairah, dengan setiap pusat dilengkapi majelis warga beserta dewannya sendiri lengkap dengan pejabat-pejabat lain, yang kesemuanya dipilih setiap tahun.
Struktur kelembagaan baru ini merombak kehidupan politik menjadi sangat demokratis, karena unsur utama pembentuk demes, yaitu majelis warga atau eklesia adalah muara bagi seluruh kekuasaan politik. Eklesia secara praktis berupa forum atau rapat umum bagi semua warga (pria) Athena, semua punya hak suara, bebas dari kualifikasi properti, non-kelas dan non-status sosial lainnya. Hak politik mereka benar-benar setara, kaya dan miskin diperlakukan sama suaranya.Eklesia selalu berupa rapat massa di tempat terbuka, diadakan sedikitnya empat puluh kali dalam setahun dan setiap kali bisa berlangsung selama satu hari penuh. Semua orang bisa berpartisipasi dalam debat yang terbuka tetapi tertib, sesuai prinsip isegonia, hak universal untuk berbicara di dalam majelis. Semua orang bisa menggunakan hak suaranya yang diatur oleh kekuasaan mayoritas.
Keputusan-keputusan mereka mempengaruhi segala persoalan kebijakan publik, termasuk perang dan damai, perjanjian diplomatik, keuangan dan tugas-tugas publik. Manakala kota atau polis tersebut memilih pemimpin-pemimpinnya, masa jabatan mereka singkat–biasanya satu tahun–dengan tugas dan wewenang yang spesifik; dan tindak-tanduk mereka diawasi serta dinilai oleh majelis berdasarkan tingkat akuntabilitas yang dimiliki masing-masing pemimpin. Adapun hamparan terbuka tempat berlangsungnya eklesia, itulah ruang-ruang publik dalam arti sebenarnya dan itulah juga pasar dalam makna sejatinya: medan pertukaran yang utamanya gagasan–dari perdebatan teknis hingga etik dan filosofis dipertaruhkan secara langsung berhadap-hadapan muka–sedangkan pertukaran komoditi hanya mewarnai sebagian kecilnya saja. Di sinilah juga makna dari polis, asalkata dari politics, tampil menunjukkan dimensi partisipasi luas dari warga, sebuah demokrasi-langsung, namun teoritisi politik modern kerap dengan gampangan mengambil alih maknanya melulu sebagai „negara-kota".
Demikianlah kita menyaksikan bagaimana Oikos tumbuh menemukan bentuk luasnya. Dengan kata lain, di dalam proses yang sama itu juga kita temui politik bermula–sebagaimana ia berasal dari kata polis–yakni sebuah hamparan yang pada basis terdalamnya adalah berupa pergulatan dinamis kewargaan yang melalui demokrasi langsung, keseluruhannya menjadi penjamin yang sesungguhnya akan makna kebebasan dan daulat-diri personal. Manusia-manusia yang tumbuh dari medan kesetaraan tersebut, pada gilirannya menumbuhkan makna keadilan dengan batasan-batasannya yang konkrit dan lugas. Pada babakan-babakan sejarah lanjutannya, tema kesetaraan, kebebasan dan keadilan senantiasa mewarnai pergulatan dunia sosial atau seringkali disebut sebagai perkembangan masyarakat. Sejarah buramnya, di sana-sini, dalam frekuensi yang kian intensif kita temui konflik-konflik dan peperangan yang bila dicermati senantiasa berkaitan dengan Negara, dalam arti luas, dan dalam artinya yang lebih khusus tiada lain adalah dominasi dan hierarki yang koersif. Nah, apakah dengan demikian harmoni dalam ekosistem dunia alam menjadi ideal yang ke arah sanalah seharusnya dunia sosial membentuk dirinya? Atau, mengapa dalam ekosistem semesta, dunia alam dan dunia sosial tidak dengan sendirinya bertaut harmonis?
Di sini ini kita kembali ke pokok utama yang menjadi titik berangkat tulisan ini. Yakni bahwa dominasi manusia atas alam berakar dari dominasi manusia yang satu terhadap manusia lainnya. Degradasi lingkungan yang lantas tampil menjadi krisis ekologi, secara umum meliputi kehancuran lapis tanah, hutan, jalur air dan atmosfir, yang dalam banyak laporan para ahli kerusakannya telah sampai pada proporsi yang monumental; itu terjadi berakar dari eksploitasi dan polusi yang amat kasar terhadap planet bumi. Sumber-sumber sosial dari krisis ini adalah dorongan pasar yang amat kompetitif yang telah mereduksi nyaris segenap dunia kehidupan menjadi semata-mata komoditas. Pasar kompetitif ini telah mengkonstruksikan makna pertumbuhan sedemikian dalamnya yang melulu sebagai pertumbuhan ekonomi dan disitulah dibakukan jalur kemajuan, jalur penguasaan alam demi peradaban. Maka orang pun dikenalkan pada alam sebagai hamparan liar, ganas, yang harus ditaklukkan. Demikianlah pelajaran ekonomi umum, misalnya, secara banal mendefinisikan dirinya sebagai studi atas „sumberdaya terbatas/langka" (baca: „alam yang kikir") menghadapi „kebutuhan manusia yang tak terpuaskan".
Ekologi sosial mengurai pemahaman tentang alam--dengan mempertanyakan pemosisian citra alam oleh pasar kapitalistik serta sekaligus juga bebas dari perangkap-perangkap moral anthroposentris–sehingga alam tampil sebagai ranah dari bentuk kehidupan yang partisipatoris, yang merayakan kesuburan, kreativitas dan keterpolaan, yang ditandai oleh saling melengkapi; dan menempatkan alam sebagai hamparan bagi etika kebebasan ketimbang dominasi. Menurut Bookchin, bentuk-bentuk kehidupan terhubungkan dalam sebuah ekosistem bukan oleh penghargaan akan „rivalitas" dan „kompetisi" yang ditanamkan oleh ortodoksi Darwinian, melainkan oleh penghargaan mutualistik sebagaimana ditekankan oleh para ekolog kontemporer—sebuah gambaran yang dipelopori oleh Peter Kropotkin. Ekologi sosial menentang premis dasar „kekuatan (fitness)", demikian teori evolusioner Darwinian, yang menekankan pada „survival", dan sebaliknya justru menekankan keberbedaan dan kesuburan sebagaimana dinyatakan oleh William Trager dalam karyanya yang menggugah tentang simbiose :
Konflik antar berbagai jenis organisme dalam alam telah dinyatakan dengan amat populer dalam frasa seperti „pertempuran keberadaan (struggle for existence)" dan „survival of the fittest". Toh hanya sedikit orang yang menyadari bahwa kooperasi mutual antar organisme—simbiose—adalah sama pentingnya dan bahwa yang „terkuat (the fittest)" boleh jadi adalah dia yang menolong yang lain untuk survive.
Dengan itu tergali pemaknaan ekologis atas evolusi alamiah yang berdasarkan pada perkembangan ekosistem dan bukan sekedar pada spesies-spesies individual. Dalam pandangan Bookchin konsep evolusi hadir sebagai perkembangan dialektis sebuah konteks yang aneka ragam, kompleks dan kian subur dari komunitas flora-fauna yang berbeda dengan pemahaman tradisional tentang evolusi biologis yang berdasarkan konsep entrepreneurial individu terisolasi, apakah itu binatang, tumbuhan atau borjuasi—sesosok mahluk yang berjaga-jaga sepenuhnya demi diri sendiri, yang pada ujungnya terpatok pada pilihan „survive" atau „sirna" di tengah „rimba" pasar. Ringkas kata, dunia alam sebagai evolusi keberagaman ini merupakan relasi cermin bagi dunia sosial kewargaan ekologis dan bukan sebaliknya dunia sosial anthroposentris yang hendak menaklukan alam sebagaimana dibenamkan oleh komodifikasi segala hal oleh pasar kompetitif maupun yang secara tersirat dalam sosiobiologi.
